admin
SERUI, Taburanews.my.id – Polemik pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TPB) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen memuncak. Ratusan ASN mengaku kecewa dan kesal lantaran hak mereka selama lima bulan belum juga dibayarkan, meski hampir seluruh OPD di daerah tersebut disebut telah menerima pembayaran TPP.
Kekecewaan para pegawai akhirnya memuncak hingga terjadi keributan di Bank BNI Serui, Selasa malam (26/5/2026).
Aparat keamanan bahkan sempat turun tangan untuk mengamankan situasi setelah para ASN mempertanyakan dana TPP yang dijanjikan cair namun belum masuk ke rekening mereka.
“Kami harus makan apa? Anak dan istri kami menunggu di rumah,” ungkap salah satu ASN dengan nada kecewa.
Para pegawai menyebut proses administrasi sebenarnya telah rampung sejak Jumat lalu. Mulai dari daftar pembayaran hingga penerbitan SPM/SP2D disebut sudah selesai diproses.
Namun, mereka menilai pencairan justru terhambat karena belum adanya dukungan penuh dari pimpinan OPD terkait. Para ASN mengaku sudah berulang kali berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, tetapi tidak mendapatkan respons yang memuaskan.
Merasa tidak mendapat kepastian, para pegawai akhirnya mendatangi langsung Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyampaikan keluhan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati disebut menyampaikan rasa prihatin karena Dinas Pertanian menjadi salah satu OPD yang hingga lima bulan belum menerima pembayaran TPP.
Di tengah persoalan itu, muncul pula tudingan bahwa pegawai Dinas Pertanian memanipulasi data absensi dan dinilai malas berkantor. Namun tuduhan tersebut dibantah para ASN.
Mereka menegaskan seluruh data kehadiran telah diverifikasi langsung oleh BKD Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai aturan yang berlaku.
“Data kami sah karena diverifikasi langsung berdasarkan absensi kehadiran setiap hari,” kata salah satu pegawai.
Karena proses pembayaran disebut belum ditandatangani pimpinan OPD, para ASN kembali menemui Bupati pada Jumat sore hingga malam hari untuk meminta kebijakan.
Dalam pertemuan itu, Bupati disebut langsung memeriksa daftar pegawai dan menyatakan data pembayaran telah memenuhi syarat. Bahkan, Bupati dikabarkan langsung menghubungi pihak keuangan agar anggaran pembayaran segera disiapkan.
Para ASN kemudian mendapat informasi bahwa pembayaran akan direalisasikan pada Selasa.
Namun hingga malam hari dana tersebut belum juga diterima di rekening Bank BNI milik pegawai.
Pihak bank disebut menjelaskan bahwa proses transfer baru dilakukan sekitar pukul 17.00 WIT sehingga terjadi keterlambatan pencairan.
Dinas Pertanian sendiri diketahui memiliki sekitar 124 pegawai. Dengan nilai TPP sekitar Rp1,3 juta per orang, para ASN menilai dana tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.
“Kami hanya meminta hak kami sebagai ASN. Nilainya mungkin tidak besar, tetapi sangat berarti untuk kebutuhan keluarga,” ujar seorang pegawai.
Para ASN berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen segera memberikan kepastian dan menyelesaikan polemik pembayaran TPP tersebut agar tidak kembali memicu keresahan di kalangan pegawai maupun masyarakat. ***
Penulis: FN
Editor : Tim Redaksi
