Taburanews.my.id — Penguatan komunikasi publik mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dilakukan pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan berbagai informasi yang beredar di media sosial, termasuk narasi viral yang menyebut sejumlah bangunan Kopdes Merah Putih tampak seperti swalayan yang tutup, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Qodari, bangunan-bangunan tersebut memang belum mulai beroperasi karena masih berada dalam tahapan penyiapan, mulai dari penataan ruang, pengisian barang hingga kesiapan operasional.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan program yang masih berjalan sesuai tahapan perencanaan nasional.

“Bukan swalayan mau tutup, memang belum buka. Program ini sedang berproses dari tahap transisi menuju permanen, jadi masyarakat tinggal menunggu waktunya,” kata Qodari.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 1.061 koperasi permanen telah diresmikan. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah menuju 40.000 koperasi pada 2026, sebelum mencapai 80.000 unit KDKMP pada 2029.

Qodari juga mencontohkan implementasi nyata program tersebut saat berkunjung ke Padang, di mana Kopdes Merah Putih dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat penampungan hasil produksi madu sehingga mampu meningkatkan pendapatan warga.

Tak hanya menjawab isu yang beredar, Qodari memaparkan data yang menunjukkan manfaat ekonomi program tersebut.

Berdasarkan simulasi pemerintah, harga LPG 3 kilogram di koperasi diperkirakan sekitar Rp16.000, lebih murah dibanding harga pasar sekitar Rp20.000.

Sementara MinyaKita dijual sekitar Rp15.700 dibanding harga pasar sekitar Rp21.000.

Mengacu pada data pemerintah tentang sekitar 74 juta keluarga di Indonesia dengan rata-rata konsumsi empat tabung LPG dan empat liter minyak goreng setiap bulan, potensi penghematan nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun per tahun, terdiri dari sekitar Rp14,2 triliun dari pembelian LPG dan sekitar Rp18,8 triliun dari minyak goreng.

Selain mengurangi beban pengeluaran masyarakat, program ini juga diproyeksikan menjadi motor penciptaan lapangan kerja.

Setiap gerai KDKMP akan dikelola oleh satu manajer hasil rekrutmen nasional dan didukung 17 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan berasal dari desa setempat.

Dengan target 80.000 gerai pada 2029, program ini diperkirakan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

Melalui penyampaian yang berbasis data dan perkembangan aktual di lapangan, Qodari menegaskan komunikasi pemerintah tidak hanya bertujuan meluruskan informasi yang keliru.

Tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui transparansi, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan program secara utuh dan memahami manfaat yang ditargetkan bagi perekonomian desa maupun nasional. ***

Penulis: APM
Editor : Jiro Nussy