Serui, Taburanews.my.id — Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen meluapkan kekecewaan mereka setelah Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP/TPB) yang dijanjikan cair pada Selasa (26/5/2026) malam belum juga masuk ke rekening pegawai.

Kekecewaan itu memuncak hingga terjadi keributan di salah satu kantor bank di Serui dan memaksa aparat keamanan turun tangan untuk mengamankan situasi.

Para pegawai mengaku sudah lima bulan tidak menerima TPP, sementara hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Kepulauan Yapen disebut telah menerima pembayaran lebih dulu.

“Kami hanya menuntut hak kami sebagai ASN. Nilainya memang sekitar Rp1,3 juta per orang, tapi uang itu sangat berarti untuk makan anak dan istri kami di rumah,” ujar salah satu pegawai Dinas Pertanian dengan nada emosional, Selasa malam.

Menurut para ASN, seluruh proses administrasi pembayaran sebenarnya telah selesai sejak pekan lalu. Mulai dari daftar pembayaran hingga proses SPM/SP2D disebut sudah rampung dan siap dicairkan.

Namun mereka menilai proses tersebut dihambat oleh Kepala Dinas Pertanian itu sendiri, karena sampai saat ini anggaran TPP/TPB belum juga terbayarkan. Dimanakah tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian!!!

“Kami sudah berulang kali berkoordinasi, tapi tidak ada tanggapan yang baik. Kami merasa diabaikan,” ungkap pegawai lainnya.

Karena merasa tidak mendapat kepastian, para ASN akhirnya mendatangi langsung Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada Jumat lalu untuk meminta perhatian pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati disebut menyampaikan keprihatinannya karena Dinas Pertanian menjadi salah satu OPD yang belum menerima TPP selama lima bulan terakhir.

Sempat muncul tudingan bahwa keterlambatan terjadi akibat manipulasi data kehadiran pegawai dan rendahnya disiplin ASN. Namun para pegawai membantah keras tuduhan tersebut.

Mereka menegaskan seluruh data kehadiran telah diverifikasi langsung oleh BKD Kabupaten Kepulauan Yapen dan dinyatakan sah sesuai aturan yang berlaku.

“Data kami valid. Semua berdasarkan absensi harian dan sudah diverifikasi BKD,” tegas mereka.

Situasi semakin memanas ketika pencairan yang dijanjikan cair pada Selasa ternyata belum masuk ke rekening pegawai hingga malam hari. Saat mendatangi pihak bank, ASN mendapat penjelasan bahwa transfer baru diproses sekitar pukul 17.00 WIT sehingga terjadi keterlambatan.

Jawaban itu memicu kemarahan para pegawai yang mengaku sudah sangat terdesak secara ekonomi.

“Besok sudah libur. Kami harus makan apa? Anak-anak kami menunggu di rumah,” kata seorang ASN sambil menahan emosi.

Keributan pun sempat terjadi di area Bank BNI sebelum akhirnya aparat keamanan datang untuk menenangkan situasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Para ASN juga mengaku kecewa karena Kepala Dinas Pertanian disebut menghambat proses pencairan TPP/TPB di tengah persoalan yang mereka hadapi, baik untuk memberikan penjelasan kepada pegawai maupun berkoordinasi dengan pihak Bank BNI.

Hingga Selasa malam, para pegawai berencana kembali menemui Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen guna meminta solusi agar pembayaran TPP segera direalisasikan.

Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar keresahan ASN tidak semakin meluas.

“Uang itu mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi bagi kami itu sangat berarti untuk keberlangsungan hidup keluarga,” tutup salah satu pegawai. ***

Penulis: FN
Editor : Tim Redaksi