TIMIKA, Taburanews.my.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Meski telah berjalan sejak 28 Juli 2025, sebanyak 14 kecamatan hingga kini belum tersentuh layanan, terutama wilayah pesisir dan pedalaman dengan akses terbatas.

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang, menegaskan percepatan pelaksanaan menjadi prioritas mendesak. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Mimika, Kamis (12/2/2026).

“Capaian yang ada patut diapresiasi, tetapi kita tidak bisa menutup mata. Masih ada 14 kecamatan yang belum terlayani. Ini harus kita percepat,” ujar Nalen, kepada awak media.

Hingga Februari 2026, tercatat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di empat kecamatan. Delapan SPPG berada di Mimika Baru, lima di Wania, empat di Kuala Kencana, dan satu di Mimika Timur.

Keberadaan SPPG tersebut menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi bagi kelompok sasaran.
Namun tantangan geografis Mimika yang luas dan sebagian wilayahnya sulit dijangkau membuat pemerataan program belum optimal.

Untuk itu, BGN Papua Tengah menyiapkan pembentukan SPPG Terpencil dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Skema ini dirancang agar layanan gizi tetap dapat menjangkau wilayah pesisir dan pedalaman tanpa mengabaikan standar keamanan dan kualitas makanan.

Di tingkat provinsi, implementasi program MBG juga belum merata. Dari delapan kabupaten di Papua Tengah, baru dua kabupaten yang aktif menjalankan program.

Enam kabupaten lainnya disebut telah menyatakan dukungan dan tengah menyiapkan percepatan dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta validasi data penerima manfaat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, evaluasi turut menyoroti variasi dan kesesuaian menu makanan. BGN menyatakan terbuka terhadap masukan dan akan melakukan monitoring menyeluruh terhadap operasional 18 SPPG di Mimika.

Nalen menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, melainkan juga pada dampak kesehatan penerima manfaat.

“Kita harus memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan daya tahan tubuh dan kualitas kesehatan anak-anak serta kelompok sasaran,” katanya.

Selain percepatan layanan, BGN Papua Tengah juga mendorong keterlibatan investor dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan dan pengelolaan dapur SPPG. Kolaborasi ini dinilai dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku.

BGN mengajak Satgas, kepala dinas, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika untuk mengawal program secara konsisten dan lintas sektor.

Dengan berbagai langkah tersebut, percepatan MBG di Mimika tidak hanya diproyeksikan untuk menutup kesenjangan layanan gizi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. (FN).