Nabire, Taburanews.my.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai instrumen pemerataan gizi nasional belum sepenuhnya menyentuh wilayah pedalaman Kabupaten Nabire. Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), puluhan titik layanan hingga kini belum beroperasi. Kondisi ini memunculkan kritik dari pemerintah daerah terhadap lambannya respons pemerintah pusat.

Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan implementasi MBG di Nabire saat ini masih terbatas pada wilayah aglomerasi. Hingga kini, baru sekitar 12 dapur aglomerasi yang aktif melayani sekolah.

Sementara itu, di wilayah 3T, terdapat 49 titik layanan yang tersebar di 9 kampung. Namun, baru 24 titik yang memiliki investor. Artinya, 25 titik di wilayah terpencil belum memiliki kepastian operasional.

“Ini fakta di lapangan. Total ada 49 titik di wilayah 3T, tapi sampai sekarang baru 24 yang punya investor. Sisanya belum jelas,” kata Yasor kepada awak media usai rapat evaluasi diruang kerjanya, Rabu (3/2/2026)

Yasor, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, menegaskan bahwa hambatan utama bukan berada di tingkat daerah. Menurut dia, Satgas SPPG Kabupaten Nabire telah menyiapkan seluruh persyaratan teknis untuk pendirian dapur MBG di wilayah 3T.

“Kami di daerah sudah siap. Persyaratan dapur sudah kami siapkan semua. Tapi tanpa arahan lanjutan dan kepastian dari Badan Gizi Nasional, kami tidak bisa memaksakan operasional,” ujarnya.

Ia menyebut hingga kini belum ada informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pemenuhan kekurangan investor untuk wilayah 3T di Nabire. Yasor menilai kondisi ini mencerminkan belum kuatnya skema implementasi MBG di daerah-daerah dengan keterbatasan akses.

“Kalau pusat tidak segera mengambil langkah konkret, maka program ini hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau. Anak-anak di pedalaman terus menunggu,” katanya.

Menurut Yasor, semangat utama MBG adalah pemerataan akses gizi bagi seluruh anak Indonesia. Namun realitas di Nabire menunjukkan bahwa wilayah 3T masih berada di posisi paling belakang dalam antrian pelayanan.

“Program ini jangan hanya sukses di kota lalu dijadikan laporan nasional. Di wilayah 3T, kami masih menunggu realisasi, bukan sekadar wacana,” ujarnya.

Satgas MBG Kabupaten Nabire berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan kebijakan dan dukungan konkret agar dapur MBG di wilayah 3T dapat segera beroperasi. Tanpa percepatan, kesenjangan layanan gizi antara wilayah perkotaan dan pedalaman dinilai akan semakin lebar. (JN).