Bogor, Taburanews.my.id — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edison Isir menegaskan peran wartawan sebagai penjaga demokrasi dan kebebasan pers memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pers merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis.

Pernyataan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Johnny Isir saat bersilaturahmi dan berdiskusi dengan pimpinan media massa nasional dalam kegiatan Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) di Pusat Pendidikan Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026).

Johnny yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri menilai peran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran publik, menjaga kualitas demokrasi, serta merawat ruang publik agar tetap sehat dan informatif di tengah tantangan disinformasi.

“Wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan NKRI,” kata Johnny dalam forum yang dihadiri pimpinan media dari berbagai daerah tersebut.

Ia mengapresiasi kontribusi insan pers dalam membangun narasi publik yang konstruktif serta mendorong masyarakat memahami isu kebangsaan secara utuh. Dalam konteks itu, hubungan Polri dan media dinilai perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas demokrasi.

Johnny menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum. Ia menyebut pers dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat, karena pers berperan mengawasi kekuasaan sekaligus mengedukasi publik.

“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Meski demikian, Johnny mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap etika jurnalistik dan hukum. Menurutnya, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi kunci kepercayaan publik terhadap media.

“Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” katanya.

Melalui kegiatan bela negara yang melibatkan aparat negara dan insan pers tersebut, Johnny berharap sinergi Polri dan insan pers semakin solid dalam menjaga persatuan nasional, memperkuat demokrasi, serta meneguhkan peran wartawan sebagai pilar kebangsaan di Indonesia. (RM).