Nabire, Taburanews.my.id — Penguatan wawasan kebangsaan kembali digaungkan di Papua Tengah. Sekitar 170 peserta yang didominasi mahasiswa dan pemuda gereja mengikuti Seminar Wawasan Kebangsaan bertema “1 Juli dalam Perspektif Sejarah dan Kebangsaan, Memperkuat Persatuan, Menjaga Papua Tengah Damai dan Membangun Masa Depan dalam Bingkai NKRI” yang digelar di Aula RRI Nabire, Jumat (3/7/2026).
Kegiatan yang diprakarsai DPC GAMKI Nabire itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan sebagai ruang dialog untuk memperkuat pemahaman sejarah, nasionalisme, dan komitmen menjaga kedamaian di Papua Tengah.
Seminar dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Nabire, Benony Ayorbaba, yang membacakan sambutan Bupati Nabire. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa sejarah harus dipahami secara objektif sebagai pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan menjadi pemicu perpecahan.
Pemerintah juga mengajak generasi muda menjadi pelopor toleransi, perdamaian, pembangunan, serta bijak menggunakan media sosial dengan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ketua DPD GAMKI Papua Tengah, Anis Labene, menyebut tema seminar sangat relevan dengan kondisi Papua saat ini. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjaga persatuan, mendorong pembangunan, dan menciptakan Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, Ketua Karateker DPC GAMKI Nabire, Yusuf Simbiak, menegaskan bahwa sejarah harus dipahami melalui pendekatan ilmiah, dialog, dan semangat persaudaraan. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan terhadap peristiwa sejarah tidak berkembang menjadi konflik maupun tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih, Prof. Melkias Hetharia, yang menjadi narasumber utama, menjelaskan bahwa peristiwa 1 Juli merupakan bagian dari perjalanan sejarah Papua yang perlu dipahami secara utuh dalam perspektif kebangsaan.
Menurutnya, membangun Papua yang damai harus dilakukan melalui dialog, pemerataan pembangunan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, penguatan pendidikan, serta pelibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda hingga perempuan.
Diskusi yang berlangsung interaktif juga menghadirkan Kepala Kesbangpol Nabire Akon Ferry Yawan, Dosen Universitas Satya Wiyata Mandala Johanis Ramandey, serta tokoh muda Biak Gian Mario Kapissa. Para narasumber sepakat bahwa keberagaman budaya dan suku di Papua merupakan kekuatan yang harus dijaga sebagai modal pembangunan, bukan sumber perpecahan.
Dalam sesi tanya jawab, peserta banyak menyoroti tantangan penyebaran informasi di media sosial, penguatan karakter generasi muda, hingga strategi menjaga persatuan di tengah keberagaman. Para narasumber mengajak masyarakat untuk lebih kritis menyaring informasi, mengedepankan dialog, serta aktif dalam organisasi kepemudaan dan gereja sebagai wadah membangun kepemimpinan.
Seminar yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan doa bersama, pembagian doorprize, dan menyanyikan lagu Tanah Papua sebagai simbol komitmen bersama menjaga kedamaian dan persatuan.
Panitia menyebut kegiatan tersebut mendapat respons positif dari peserta karena dinilai menjadi ruang edukasi dalam memperkuat pemahaman sejarah secara objektif, meningkatkan nasionalisme generasi muda, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan, toleransi, dan persatuan masyarakat Papua Tengah dalam bingkai NKRI. ***
Penulis: Office
Editor : Jiro Nussy

