admin
NABIRE, Taburanews.my.id – Persoalan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Nabire akhirnya mendapat perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Polres Nabire, TNI, PT Pertamina, dan sejumlah instansi terkait bergerak cepat menyusun langkah terpadu untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang selama ini memicu kelangkaan di lapangan.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Nabire, berbagai persoalan yang menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU dibedah secara menyeluruh.
Pihak Pertamina mengungkapkan bahwa lonjakan antrean tidak hanya dipicu oleh terbatasnya kuota BBM bersubsidi, tetapi juga akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, perbedaan harga yang cukup signifikan dengan BBM non-subsidi, kondisi geografis wilayah, hingga masih maraknya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, Pertamina juga menyoroti adanya tindakan intimidasi terhadap petugas SPBU yang berupaya menjalankan aturan distribusi BBM sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius yang membutuhkan dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Bupati Nabire menegaskan bahwa penanganan persoalan BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan secara parsial.
Pemerintah daerah meminta seluruh pihak bekerja sama mencari solusi terhadap kendaraan-kendaraan tua yang setiap hari mengantre BBM, termasuk kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Nabire dan berpotensi membebani kuota subsidi yang tersedia bagi masyarakat setempat.
Untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, Bupati juga meminta dukungan penuh TNI dan Polri dalam melakukan pengawasan serta penertiban di lapangan.
Langkah ini dinilai penting agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Di sisi lain, Kapolres Nabire menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal kebijakan tersebut. Polres Nabire akan melakukan penertiban terhadap antrean kendaraan yang terbentuk sebelum jam operasional SPBU guna menghindari kemacetan dan potensi gangguan keamanan.
Kapolres juga menegaskan tidak akan memberikan ruang maupun toleransi terhadap oknum anggota Polri yang terbukti terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan pengawasan di seluruh SPBU, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) gabungan secara berkala, penegakan aturan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan distribusi BBM, hingga penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang benar.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, TNI, Polri, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengatasi persoalan antrean yang selama ini terjadi.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan aturan yang konsisten, distribusi BBM bersubsidi di Nabire diharapkan semakin tertib, aman, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ***
Penulis: HPN
Editor : Jiro Nussy
