Nabire, Taburanews.my.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Yorrys Raweyai, turun langsung ke Papua Tengah dan menyambangi Markas Polda Papua Tengah di Nabire, Rabu (4/2/2026).

Kunjungan ini menjadi sorotan, lantaran Papua Tengah kerap dilabeli sebagai “zona merah” dengan dinamika keamanan yang masih fluktuatif.

Dalam audiensi yang digelar di Aula Mapolda, Yorrys didampingi Anggota DPD RI Lis Tabuni dan disambut jajaran pejabat utama Polda.

Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav Robby Urbinas menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum strategis untuk menyampaikan langsung kondisi riil institusinya di provinsi termuda di Tanah Papua itu.

“Sebagai Polda baru, kami masih dalam tahap konsolidasi, baik dari sisi sarana-prasarana maupun personel,” ujar Gustav.

Ia mengungkapkan, kantor Polda saat ini masih bersifat sementara dan menggunakan fasilitas pinjam pakai dari Diklat Pemda Kabupaten Nabire.

Usulan pembangunan markas permanen telah diajukan ke Mabes Polri, dengan rencana lokasi di kawasan Kaladiri, dekat bandara baru Nabire.

Tak hanya infrastruktur, krisis personel juga menjadi perhatian serius. Untuk memenuhi Daftar Susunan Personel (DSP), Polda Papua Tengah mengusulkan penambahan kuota Bintara dari 204 menjadi 300 orang per tahun mulai 2026, serta peningkatan kuota Akademi Kepolisian menjadi 10 orang.

Polda juga mendorong kebijakan afirmasi bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) dalam rekrutmen Polri dan TNI. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi gesekan sosial-budaya antara aparat dan masyarakat lokal.

Dalam arahannya, Yorrys menegaskan bahwa kehadirannya merupakan mandat konstitusional DPD RI untuk menyerap aspirasi di delapan kabupaten Papua Tengah.

Ia menilai daerah ini berada pada fase transisi krusial yang membutuhkan konsep besar dan terintegrasi antara pusat dan daerah.

“Papua Tengah tidak boleh berjalan tanpa arah. Harus ada grand design pembangunan yang jelas,” tegasnya.

Yorrys juga menyoroti isu militer non-organik yang kerap menjadi polemik di Tanah Papua. Menurutnya, isu tersebut sering dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memengaruhi generasi muda dengan narasi kemerdekaan tanpa mempertimbangkan konteks pembangunan dan masa depan daerah.

Selain itu, ia meminta penjelasan konkret terkait langkah strategis Polda dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang memiliki tingkat gangguan kamtibmas cukup tinggi.

Dalam forum tersebut, Yorrys turut menyinggung insiden di PT Kristalin yang dinilai tidak sesuai SOP dan perlu penanganan serius.

Di sisi lain, ia mengapresiasi model pendidikan Taruna yang dikembangkan Freeport di Timika karena dinilai mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Papua.

Menutup pertemuan, Wakapolda berharap DPD RI dapat mendorong peningkatan anggaran DIPA serta dukungan Mabes Polri, termasuk sistem penempatan personel berbasis tour of duty dan kehadiran psikolog untuk mendukung kesehatan mental anggota.

Audiensi ini menegaskan bahwa stabilitas Papua Tengah tak semata soal pendekatan keamanan, tetapi juga soal pembangunan SDM, penguatan institusi, dan sinergi kebijakan yang konkret di lapangan. (FN).