Nabire, Taburanews.my.id — Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menyoroti keras sejumlah pembangunan fasilitas pemerintah yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Yulianus Pasang saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Nabire. Selasa (10/3/2026).

Dalam forum itu, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah proyek pembangunan yang berulang kali dikerjakan namun tetap tidak dimanfaatkan.

Salah satu yang disoroti adalah pembangunan pasar di wilayah Distrik Makimi. Menurutnya, pasar tersebut sudah dibangun sejak sekitar tahun 2005, bahkan kembali dibangun beberapa kali hingga kini, namun tetap tidak digunakan.

“Kalau kita ke Distrik Makimi, di sebelah kanan jalan itu ada pasar yang dibangun sejak 2005. Setelah beberapa tahun dibangun lagi, tapi tidak dipakai. Sampai 2025 dibangun lagi di situ. Kita bisa bayangkan berapa puluh miliar anggaran yang sudah habis,” kata Yulianus.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perencanaan pembangunan yang tidak benar-benar melihat kebutuhan masyarakat di lapangan.

Tak hanya pasar, Yulianus juga menyoroti pembangunan fasilitas pendidikan yang dinilai tidak tepat lokasi. Ia menyebut ada sekolah yang dibangun di tengah hutan tanpa adanya pemukiman warga di sekitarnya.

Akibatnya, sekolah tersebut kekurangan siswa dan tidak berkembang sebagaimana mestinya.

“Sekolah dibangun di tempat yang tidak ada pemukiman. Sampai sekarang siswanya mungkin tidak pernah lebih dari 20 orang,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kantor distrik, puskesmas, hingga sekolah yang telah dibangun namun tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh perangkat daerah agar pembangunan tidak lagi dilakukan hanya sebagai program, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Yulianus juga mengingatkan para kepala distrik agar benar-benar menjalankan tugasnya di wilayah masing-masing dan memastikan fasilitas pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Kalau puskesmas tidak ada petugasnya, kalau sekolah kosong tidak ada muridnya, maka kepala distrik harus bertanggung jawab. Karena kepala distrik adalah pemimpin di wilayah itu,” tegasnya.

Ia berharap melalui Forum Perangkat Daerah tersebut, seluruh perangkat daerah dapat mengevaluasi program yang tidak efektif sekaligus menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nabire. (FN).