Nabire, Taburanews.my.id — Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar H. Buchari, menegaskan bahwa proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang masuk ke Papua tidak boleh hanya menyedot sumber daya daerah tanpa melibatkan pengusaha lokal sebagai pelaku utama.

Pernyataan itu disampaikan Akbar dalam sambutannya pada pelantikan pengurus HIPMI Papua Tengah di Aula Guest House Nabire, Sabtu (7/2/2026), yang sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi pengusaha muda di wilayah tersebut.

Akbar mengapresiasi soliditas HIPMI Papua Tengah yang dinilai berhasil mengonsolidasikan seluruh BPC dari delapan kabupaten dan kota. Menurutnya, capaian itu merupakan prestasi penting mengingat Papua merupakan salah satu wilayah dengan tantangan terberat dalam membangun dan mengelola organisasi.

“Kalau seluruh kabupaten dan kota bisa terwakili, artinya konsolidasi organisasi berjalan dengan baik. Ini bukan pekerjaan mudah di Papua,” kata Akbar.

Ia menyinggung sejarah panjang HIPMI di Papua yang telah melahirkan tokoh nasional. Akbar menilai, kerasnya proses membangun organisasi di Papua membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh dan berdaya tahan tinggi, hingga mampu bersaing di tingkat nasional.

Namun demikian, Akbar mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Papua—mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, hingga tambang—tidak akan memberi manfaat maksimal tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, masyarakat lokal hanya akan menjadi tenaga kerja dalam proyek-proyek besar, bukan pengambil peran strategis. Dampaknya, perputaran ekonomi justru keluar dari daerah.

“Kalau SDM kita tidak siap, kita hanya jadi pekerja. Uangnya kembali ke pusat, daerah hanya jadi penonton,” ujarnya.

Akbar mencontohkan sejumlah proyek strategis nasional yang sedang dan akan berjalan di Papua, termasuk pengembangan kawasan pangan dan proyek ekonomi berskala besar. Ia menegaskan pentingnya memastikan pengusaha muda lokal terlibat sejak awal dalam rantai nilai pembangunan.

Dalam konteks itu, Akbar menekankan peran HIPMI sebagai platform pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi pengusaha muda Papua agar mampu menjadi pemain utama dalam program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut sejumlah program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, kampung nelayan, dan proyek pangan nasional, harus diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi daerah, sehingga perputaran uang tetap berada di Papua.

“Yang kita harapkan adalah ekosistem ekonomi di daerah. Bukan hanya proyek datang, selesai, lalu uangnya keluar,” tegasnya.

Akbar juga menegaskan komitmen HIPMI untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.

Ia menutup sambutannya dengan mengajak pengurus HIPMI Papua Tengah yang baru dilantik untuk menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal kerja nyata yang berdampak langsung pada perekonomian daerah.

“HIPMI harus hadir, bekerja, dan memberi dampak. Pengusaha lokal Papua harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” pungkas Akbar. (FN).