Nabire, Taburanews.my.id — Tak ada sirene. Tak ada peluit. Tak ada razia mendadak. Jumat siang itu, 30 Januari 2026, aparat lalu lintas justru menepi secara harfiah dan simbolik di sebuah rumah makan di depan Mapolres Nabire.

Di situlah Direktur Lalu Lintas Polda Papua Tengah, Kombes Pol. S. Kunto Hartono, duduk semeja dengan puluhan pengojek. Agenda itu diberi nama Polantas Menyapa. Tapi di balik tajuk ramah tersebut, terselip satu pesan penting: keselamatan lalu lintas tak cukup ditegakkan lewat penindakan.
Sekitar 40 pengojek dari berbagai komunitas, helm kuning, biru, dan putih, hadir. Mereka adalah wajah paling nyata transportasi publik Nabire: bekerja dari pagi hingga malam, menyusuri ruas jalan yang kerap minim rambu, padat, dan tak selalu ramah bagi pengguna roda dua.
Bersama Kasat Lantas Polres Nabire Iptu Exaudio P.R. Hasibuan dan Kapolsek Kota Nabire, Kunto memilih mendengar lebih banyak daripada berbicara. Diskusi berlangsung cair, jauh dari format sosialisasi satu arah yang lazim. Para pengojek menceritakan realitas jalanan: soal kebiasaan pengendara, disiplin yang longgar, hingga risiko kecelakaan yang kerap dianggap rutinitas.
Kunto, yang baru sekitar sebulan menjabat sebagai Dirlantas Papua Tengah, menyebut para pengojek sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Sebuah istilah yang, secara tak langsung, menyiratkan kritik: selama ini, kesadaran berlalu lintas masih rapuh, bahkan di kalangan pengguna jalan paling aktif sekalipun.
Pertemuan ini menandai pergeseran pendekatan. Polisi tak lagi semata tampil sebagai penindak di persimpangan, melainkan mencoba hadir sebagai mitra di ruang-ruang informal. Sebuah eksperimen sosial yang mempertaruhkan satu hal: apakah dialog mampu menutup celah yang selama ini gagal dijembatani oleh razia dan sanksi.
Di Nabire, sore itu, keselamatan jalan tak dibicarakan di ruang rapat berpendingin udara. Ia diuji di meja makan, di hadapan mereka yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di atas aspal. (JN).

