Nabire,Taburanews.my.id – Status darurat sampah kembali disuarakan pemerintah pusat. Dalam Rakornas di Jakarta bersama Kemendagri, Kementerian LH, Kementerian D.PDT2 serta Kementerian PUPR ditegaskan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat pengelolaan sampah.

Presiden Prabowo Subianto pun menggulirkan program Indonesia Asri sebagai gerakan nasional mengembalikan wajah bersih lingkungan. Di daerah, peringatan itu langsung ditindaklanjuti.

Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Nabire, Arfan N Palumpun memastikan 2026 menjadi tahun pengetatan. Warga yang masih membuang sampah sembarangan diminta bersiap menghadapi sanksi hukum.

“Kalau tidak ada efek jera, perilaku tidak akan berubah. Kami akan tegakkan aturan,” tegas Kadis DLH, Arfan N Palumpun kepada media, diruang kerjanya. Rabu (4/3/2026)

Arfan menyebut aturan hukum sudah jelas. Pembuangan sampah di luar prosedur hingga menyebabkan pencemaran dan gangguan kesehatan dapat berujung pidana dan denda. Komitmen penindakan bahkan telah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lingkungan.

Namun persoalan di lapangan tak sesederhana itu. Armada pengangkut sampah masih terbatas. Dari total 11 truk yang dimiliki, semuanya harus melayani sembilan kelurahan di Nabire. Setiap truk bisa bolak-balik ke TPA Kaladiri hingga tiga kali sehari.

Sejak Nabire ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, volume sampah melonjak tajam. Dari sebelumnya sekitar 70 ton per hari, kini mendekati 80 hingga hampir 100 ton per hari.

“Kalau satu truk rusak saja, penumpukan langsung terjadi,” ujar Palumpun.

Arfan juga menyoroti tantangan besar menuju 2029. Pemerintah pusat menargetkan pengelolaan sampah 100 persen. Bahkan pada 2030, TPA terancam ditutup paksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup bila daerah tak siap bertransformasi.

Solusi yang didorong adalah penguatan TPS 3R, pengolahan berbasis masyarakat, serta mendorong sampah menjadi sumber ekonomi. Namun, keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi kendala serius.

Masalah lain muncul dari penolakan warga saat DLH hendak menempatkan kontainer sampah di sejumlah titik. Ironisnya, sebagian kontainer yang sudah dipasang justru dirusak atau dibakar. Padahal, satu unit kontainer bernilai puluhan juta rupiah.

Arfan menegaskan pihaknya hanya bertugas mengangkut sampah dari TPS yang disediakan, bukan menyapu atau membersihkan seluruh area pasar. Soal kebersihan internal pasar menjadi kewenangan dinas terkait.

Di tengah tekanan volume sampah yang terus meningkat, DLH meminta masyarakat tak lagi saling menyalahkan. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci.

“Jangan tunggu bencana datang baru kita sadar. Sampah hari ini adalah masalah masa depan anak cucu kita,” tegas Kadis DLH, Arfan Palumpun. (FN).