Nabire, Taburanews.my.id — Kunjungan keluarga besar Partai Gerindra ke sebuah pondok pesantren di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat, 6 Februari 2026, tak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Di balik agenda anjangsana dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra itu, muncul catatan awal terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Wakil Ketua II DPD Partai Gerindra Papua Tengah yang juga Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, DR. Drs. Petrus I. Suripatty, M.Si, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen partai dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan.

“Kami datang untuk memberi motivasi kepada anak-anak bangsa yang sedang ditempa di lembaga pendidikan keagamaan. Mereka inilah yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, baik di daerah maupun di tingkat nasional,” kata Petrus kepada wartawan.

Dalam dialog bersama santri, Petrus mengungkapkan adanya pertanyaan kritis dari peserta didik terkait implementasi program MBG yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan tersebut, menurutnya, menunjukkan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap kebijakan publik yang langsung menyentuh kehidupan mereka.

“Ada santri yang bertanya langsung soal makan bergizi gratis. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita sudah mulai kritis dan peduli terhadap program negara,” ujarnya.

Sebagai partai yang mendapat mandat dari DPP Gerindra untuk memantau pelaksanaan MBG, Petrus menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti. Ia mengakui bahwa di Papua Tengah masih ditemukan kendala teknis dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk laporan keterlambatan distribusi makanan di salah satu sekolah.

“Program ini pada dasarnya sangat mulia, tujuannya meningkatkan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan generasi muda. Jika ada keterlambatan atau kendala di lapangan, itu harus dilihat sebagai persoalan teknis yang wajib dievaluasi,” katanya.

Namun, Petrus menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada catatan administratif semata. Menurutnya, pengelola dan penyedia program harus bertanggung jawab penuh agar persoalan serupa tidak berulang.

“Gerindra tidak akan mentolerir jika ada unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan yang menghambat program strategis nasional ini. Evaluasi terhadap penyedia dan pengelola harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.

Di luar isu MBG, Petrus juga menyinggung arah kebijakan Gerindra Papua Tengah ke depan. Dalam momentum HUT ke-18, partainya menyatakan komitmen untuk terus membantu pemerintah daerah dengan pendekatan kritis dan konstruktif. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dinilai menunjukkan perhatian serius terhadap sektor pendidikan.

“Kami mengapresiasi program pendidikan gratis, sekolah sepanjang hari, dan kebijakan lain yang membantu masyarakat. Harapannya, program-program ini dapat berjalan konsisten dan tepat sasaran,” kata Petrus.

Sebagai partai pemenang pemilu dan pemegang mandat rakyat, Gerindra Papua Tengah, lanjut Petrus, akan terus mendukung kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah sepanjang sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kunjungan ke pesantren itu pun menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial. Dialog dengan santri dan temuan awal terkait MBG memperlihatkan bahwa program nasional yang dirancang di pusat masih membutuhkan pengawalan ketat di daerah—agar tujuan meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan generasi muda benar-benar tercapai. (JN).