Nabire, Taburanews.my.id — Di tengah sorotan terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polda Papua Tengah memasang target ambisius: membangun lima Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) di dua kabupaten kunci, Nabire dan Mimika.

Di balik target itu, ada komitmen sekaligus pertaruhan. Kapolda Papua Tengah, Jermias Rontini, menyatakan percepatan pembangunan dapur MBG sebagai langkah konkret menjangkau sekolah-sekolah di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan bergizi.

“Target lima titik sudah saya perintahkan. Kapolres telah menentukan lokasi strategis dan melaporkan progresnya,” kata Rontini, kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Namun, membangun dapur di atas kertas berbeda dengan merealisasikannya di lapangan Papua. Tantangan geografis, distribusi logistik, hingga kesiapan infrastruktur dasar menjadi faktor krusial yang akan menentukan apakah SPPG benar-benar bisa beroperasi dalam waktu dekat atau hanya menjadi target administratif.

Rontini mengaku akan turun langsung melakukan pengecekan untuk memetakan kendala teknis. Ia berkaca pada pengalamannya saat bertugas di Polda Papua, termasuk pembangunan serupa di Keerom dan Biak yang disebut hampir rampung.

Yang membedakan pendekatan di Papua Tengah adalah soal kuota. Jika di sejumlah daerah jumlah penerima manfaat disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan dapur, di Papua pendekatannya lebih fleksibel. Sekolah dengan 50 siswa maupun 100 siswa tetap akan dilayani.

“Kita tidak bicara pembatasan. Semua anak harus terjangkau,” ujarnya.

Kebijakan tanpa batas kuota ini membuka peluang jangkauan lebih luas, tetapi sekaligus menuntut kesiapan manajemen suplai bahan pangan, tenaga pengolah, serta sistem distribusi yang stabil. Tanpa itu, program berisiko tersendat di tengah jalan.

Program MBG sendiri digadang-gadang sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Papua Tengah, keberhasilan lima dapur ini bukan sekadar soal angka pembangunan, melainkan indikator sejauh mana negara mampu hadir secara nyata di ruang-ruang pendidikan paling terpencil.

Kini, sorotan tertuju pada realisasi di lapangan: apakah lima SPPG itu akan menjadi model percepatan layanan gizi di kawasan timur Indonesia, atau justru menghadapi ujian klasik pembangunan di wilayah dengan tantangan ekstrem. Waktu dan transparansi progres akan menjadi penentunya. (FN).